Pemerintah Kabupaten Sragen
Kembali
Tujuan SDGS

16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan

Indikator Nasional Indikator Kabupaten Sumber Data Satuan 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% pendapatan bawah. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% pendapatan bawah. Badan Pusat Statistik Sragen %
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Persentase anak 0 - 5 tahun yang memiliki akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Jumlah perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasus
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kematian/100.000 penduduk
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). % partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Sekretariat DPRD %
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia %
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Inspektorat Daerah Angka
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Komunikasi dan Informatika PPID 1
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Bagian Hukum Setda -
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Bagian Organisasi Setda Skor
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Skor SAKIP Bagian Organisasi Setda Angka
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indeks Reformasi Birokrasi. Bagian Organisasi Setda %
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Bagian Organisasi Setda %
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Bagian PBJ Setda % 100